SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di Legislatif sedikit banyaknya berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota WILDA REFLITA, S.ST.,MM mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung pembangunan daerah.

Saat ini  partisipasi perempuan  Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial.

Dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan politik, DP2KBP3A melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh SALFINA, S.H mengadakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota yang diadakan di Aula Café Kisai Agro, Payakumbuh.

Sebagai Kepala DP2KBP3A, saya sangat mendukung inisiatif ini karena kami percaya bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam politik tidak hanya penting, tetapi juga krusial untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Keterwakilan perempuan dalam legislatif merupakan hal yang sangat penting, dan ada beberapa alasan utama mengapa hal ini dianggap krusial. pertama, Undang-Undang Indonesia mengamanatkan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali bagi perempuan. kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung  Sustainable Development Goals (SDGs) dengan salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender. prinsip SDGs “No One Left Behind” menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, dalam pelaksanaannya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memajukan kepentingan perempuan di arena politik.

Ketua KPPI Kabupaten Lima Puluh Kota Hj. AIDA, S.H berharap melalui sosialisasi ini, dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas para anggota kaukus, sehingga mereka dapat berperan lebih efektif dalam proses politik dan pembuatan kebijakan untuk memajukan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Meskipun ada banyak regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Dalam konteks pemilu 2024, perempuan dan anak-anak memiliki peran penting sebagai pemilih pemula. dari total 292.105 pemilih, sekitar 148.264 jiwa di antaranya adalah pemilih perempuan. oleh karena itu, partisipasi perempuan dan anak dalam politik dianggap sangat krusial.

Data menunjukkan bahwa pada pemilu 2024, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencapai 5,71%, yaitu 2 (dua) orang dari 35 (tiga puluh lima) orang anggota DPRD.

Sosialisasi ini diharapkan akan menjadi langkah awal penting dalam mencapai tujuan peningkatan keterwakilan perempuan sebesar 30% di Legislatif pada pemilu mendatang. dengan partisipasi perempuan dan anak-anak diharapkan akan menjadi faktor kunci dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam politik kabupaten lima puluh kota.