Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi dan Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Selasa (9/9).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Herman Azmar  AP., M. Si yang hadir mewakili Bupati H. Safni Sikumbang. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat, hingga keluarga untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Hadir pula Kepala DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, dr. Herlin Sri Diani, M.Kes., yang menyampaikan arahan terkait pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa isu kekerasan terhadap anak, ABH, dan perkawinan anak merupakan tantangan serius yang harus dihadapi secara terpadu. Menurutnya, langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif perlu dijalankan secara konsisten agar anak-anak memperoleh hak perlindungan yang seutuhnya.

Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota, Hj. Wilda Reflita, S.ST., MM., dalam sambutannya menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat layanan dan program perlindungan anak di berbagai sektor.

Pertemuan koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Lima Puluh Kota, Ny. Asra Yanti Safni, Ketua GOW Kabupaten Lima Puluh Kota, Ny. Melinda Ahlul Badrito Resha, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sinergi nyata dalam melindungi hak-hak anak.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan lahir langkah strategis yang terarah untuk mencegah kekerasan terhadap anak, memastikan penanganan yang tepat bagi ABH, serta menekan angka perkawinan anak. Upaya ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.