KLA ( Kabupaten Layak Anak ) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

            Pada tahun 2017,  Kabupaten Lima Puluh Kota telah meraih Predikat Pratama untuk Kategori KLA. Yang mana kategori KLA terdiri dari Pratama, madya, Nindya, Utama dan KLA. Artinya kita baru memperoleh pada tingkat dasar. Maka perlu upaya untuk pengembangan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota.

            Pengembangan KLA ini bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten Lima Puluh Kota.

            Indikator Pengembangan Kabupaten Layak Anak terdiri dari  unsur kelembagaan dan lima kluster yaitu kluster Hak sipil dan kebebasan; Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; Perlindungan khusus. Indikator tersebut akan dievaluasi sehingga mendapatkan nilai yang mempunyai standar. 

            Untuk penilaian tersebut dilakukan serentak seluruh Indonesia yang akan dilakukan mulai tanggal 19 Maret s/d 6 April 2018. Evaluasi ini dilakukan berbasis web. Maka setiap kabupaten/kota dilatih oleh Kementerian PPPA bagaimana cara teknik penginputan data. Pelatihan tersebut diadakan di Jakarta tangal 13-17 Maret 2018 dengan V angkatan yang di ikuti 126 Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Penghargaan KLA,salah satunya Kabupaten Lima Puluh Kota.Pelatihan ini di ikuti oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Kasi Pemenuhan Hak Anak.

            Menindak lanjuti hasil pelatihan tersebut, maka akan diadakan Rapat Tim Gugus Tugas KLA yang akan dilaksanakan Selasa, 20 Maret 2018. Kegiatan ini sekaligus langsung penilaian dan penginputan data. Untuk itu mohon kerjasama OPD, Instansi, Lembaga, Organisasi, dunia usaha serta media massa dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Lima Puluh Kota Layak Anak.