Lima Puluh Kota, 16 Oktober 2026 — Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Rapat Koordinasi Perubahan Struktur Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi Kader Pendamping Keluarga (KPK), bertempat di Aula Dinas PPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sekaligus menyampaikan materi terkait perubahan struktur Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi Kader Pendamping Keluarga (KPK). Materi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga serta Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 269/KEP/G2/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lima Puluh Kota, serta para bidan dan koordinator lapangan (Korlap) dari seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk struktur Kader Pendamping Keluarga di setiap kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembentukan struktur tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pendampingan keluarga secara lebih terorganisasi dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan struktur Kader Pendamping Keluarga pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbentuk struktur Kader Pendamping Keluarga yang jelas di setiap kecamatan, sehingga pelaksanaan pendampingan keluarga dapat berjalan secara terarah dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota.