Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengapresiasi langkah Pemkab Lima Puluh Kota dan Kepolisian Resort setempat dalam mengintegrasikan penanganan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Termasuk Polres Payakumbuh. Hal ini diungkapkan Wadir Tipidum Bareskrim Komisaris Besar Polisi RZ Panca Putra, saat menjamu kedatangan Bupati Irfendi Arbi dan rombongan, jumat (7/7) di Kantor sementara Dit Tipidum Bareskrim, di komplek Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir Jakarta.

Menurut Wadir Tipidum yang mewakili Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono, perlu komitmen Pemerintah Daerah di Tanah Air dalam mendorong penanganan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan,selain menjadi korban tak jarang anak menjadi pelakunya. “ Tadi saat pemaparan rombongan Bupati Lima Puluh Kota, kami dapat menyakini  jika penangana kasus anak di Lima Puluh Kota sudah terintegrasi. Ini kami apresiasi dan support”, kata Panca Putra Dit Tipikum AKBP Rumi Untari.

Bagaimana tidak terintegrasi, sejak tahun 2016 Pemkab Lima Puluh Kota yang di dorong Kepolisian serta sejumlah elemen masyarakat, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Sekedar diketahui, akhir pekan kemarin, Bupati Irfendi Arbi dan Kapolres Lima Puluh Kota AKBP Haris Hadis, Kapolres Payakumbuh AKBP Kuswoto serta rombongan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Konsultasi dan Koordinasi ke Bareskrim, tepatnya ke Tipidum di Jakarta.

Kegiatan ini dilakukan, usai bupati dan rombongan, dijamu khusus oleh Menteri PPA Profesor Yohana Yambesi, di ruangan kerjanya.

Saat di Bareskrim Bupati menyebutkan, sejak tahun 2016, ada puluhan kasus terhadap anak dan perempuan yang di tangani oleh DPPKB-PPA. Dari data itu, Pemkab melakukan pendampingan serius terhadap seluruh perkara yang melilit anak dan perempuan. Sejumlah kasus diantaranya mensupport visum hingga autopsi. “ Biayanya Pemkab yang menanggung”. Kata bupati. Bagi Anak yang menjadi korban kejahatan maupun kekerasan, Pemkab menjamin pendidikan dan kesehatannya. “Ada 6 sampai 7 SOPD yang terlibat dlam persoalan anak dan perempuan di Lima Puluh Kota. Ini di motori oleh DPPKB-PPA”, jelas Irfendi Arbi.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPA) Lima Puluh Kota, Yenni Elvi dan Kabid PPA Yulia Masna menyebut, sejak tahun 2016, pihaknya gencar melakukan sosialisasi, meminimalisir kejahatan yang menyeret anak dan perempuan.

Selain DPPKB-PPA, SOPD yang terlibat yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Bapelitbang, Lingkungan Hidup, Disdukcapil, serta beberapa OPD lainnya. “ Kami terus merekat koordinasi dan saling support dengan Kepolisian maupun Kejaksaan,” katanya.

Tidak Itu saja,  Lima Puluh Kota yang tengah berjuang menjadi Kabupaten Layak Anak, juga telah memiliki beberapa Kecamatan serta pusat perkantoran dan sekolah, yang ramah anak. “Dinas PU, itu juga kami rangkul. Pembangunan juga mesti ramah dan layak anak,” jelas Yenni Elvi.